Merusak Rupiah karena Dijadikan Mahar, Bisa Kena Denda Rp 1 Miliar
Posted on 31 Juli 2019

Bank Indonesia (BI) mengimbau masyarakat untuk ikut menjaga kualitas uang rupiah antara lain dengan tidak menjadikannya sebagai mahar dalam acara pernikahan. 

Pasalnya sebagai mahar, seringkali uang tersebut dibentuk menjadi berbagai macam rupa sehingga berpotensi merusak kualitasnya. 

Mahar dengan uang rupiah yang dibentuk bermacam-macam bisa merusak kualitas uang tersebut," kata Kepala Tim Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, Layanan, dan Administrasi Kantor Perwakilan BI Surakarta Bakti Artanta di Solo, Jawa Tengah, Senin (29/7/2019). 

Dia mengatakan, jika dalam pembuatan mahar tersebut ternyata tidak merusak kualitas uang rupiah maka tidak masalah. "Tetapi permasalahannya kan dalam pembuatan mahar selama ini uang rupiah yang digunakan selalu dilipat, distaples, bahkan dilem. Ini yang tidak boleh karena dapat merusak uang tersebut, khususnya uang kertas," ucapnya

Menurut dia, dari sisi hukum akan ada sanksi yang dikenakan oleh pelanggar, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Larangan Masyarakat Untuk Merusak Uang Kertas.

 "Mereka yang kedapatan merusak uang rupiah dapat dikenakan ancaman pidana 5 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar," katanya. 

Sebagai alternatif untuk mahar dengan menggunakan uang kata dia, BI sudah menyiapkan uang sendiri. "Uang itu biasanya berbentuk unik karena masih utuh dalam wujud dua atau tiga lebar yang belum dipotong," sebutnya.

Sumber : https://money.kompas.com

 
Suku Bunga
  • IDR
  • 7,75%
Sekilas Info
BPR ARTA UTAMA Kembali Pertahankan Predikat Kinerja Sangat Bagus Selama 7 Tahun Berturut-turut.
Gathering Mitra Arta, sarana BPR ARTA UTAMA menjalin Silahturami & Kemitraan dengan para pengusaha dan pedagang di Pekalongan.
BPR ARTA UTAMA semarakan acara Gernas Baku Himpau di Kota Pekalongan yang diselenggarakan oleh Himpau di Kota Pekalongan di Stadion Hoegeng Pekalongan.
Partners & Programs

Bank Indonesia

Ayo Nabung

Lembaga Penjamin Simpanan

OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

Krisenko

Perbarindo